Top Stories

Menjerat Korupsi Lintas Negara
Menjerat Tindak Pidana Korporasi
Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?
Ahok Ancam Ketua MUI Pusat
NU 91 Tahun

Opini

Bayi Terpapar Narkoba

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih dalam kandungan jika ibunya merupakan seorang ...

Ulama Pemecah NKRI ?

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah besok, lusa kita akan kembali pada Allah SWT. Apaka...

Menjerat Korupsi Lintas Negara

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional saja tapi juga masalah internasional. Perkemban...

Menjerat Tindak Pidana Korporasi

Tidak hanya pada law in the books, pada law in action pun korporasi juga telah dijadikan subjek huku...

Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?

Perbuatan Patrialis bisa dianggap  ‘’luar bisa’’ maka sewajarnya diganjar hukuman paling berat. Sete...

Ahok Ancam Ketua MUI Pusat

Pada sidang ke-8 kasusnya, Ahok mengancam Ketua MUI Pusat dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu....

NU 91 Tahun

Kelahiran NU 91 tahun lalu diwarnai berbagai dialog kepercayaan dan budaya sehingga menghasilkan seb...

Mimbar Jumat

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Lentera

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Lentera Ramadhan

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Banner
Arcandra; Si Anak Hilang
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Wednesday, 24 August 2016 13:21   
Share

Sejatinya jabatan Menteri ESDM ini bukan sembarang menteri, tetapi di belakangnya banyak tambang emas yang dapat memenangkan Pemilu beberapa kali

Kapan seseorang atau suatu kelompok berada di luar (out-side) dan kapan berada di dalam (in-side) batas-batas suatu bangsa? Tergantung dari bagaimana mereka melihat batas-batas bangsa itu. Dalam Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia, seseorang yang memiliki dua paspor, Indonesia dan negara lain, maka kewarganegaraannya gugur, artinya dia sudah keluar dari kewarganegaraan RI.

 

Apalagi RI tidak mengenal “dwi kewarganegaraan” seperti China. Bagi negara tirai bambu ini, seorang warga negara tetap diakui, walaupun dia memiliki kewarganegaraan lain. Tetapi bagi Indonesia “seseorang warga negara Indonesia mesti melepaskan kerakyatannya dan perlu memohon pasport semula.” (seperti diberitakan oleh AFP yang dikutip Kosmo Malaysia, Rabu 17 Agustus 2016).

Menurut sumber AFP tersebut Arcandra adalah bekas CEO “syarikat kejuruteraan luar pesisir Petroneering yang beribu pejabat di Texas”—yaitu sebelum diminta Presiden Joko menjadi menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada penghujung Juli lalu. Memang dari namanya saja, kita dapat menebaknya dia adalah orang Minang. Sejak PRRI berakhir (1959) banyak orang Minang telah mengubah kebiasaannya dalam memberi nama anak. Mereka meninggalkan nama-nama Arab-Melayu, seperti Usman, Umar, Ibrahim, Marinah, Sabai atau Kaminah dan memberi nama yang kadang-kadang lucu, seperti Alcardius, Martin, Aleksander, Ogelelano, Sukarna, Iwan Chandra, Betty, Nancy, Sri atau Melani. Sehingga orang agak payah menebak darimana asal usul mereka.

Menurut beberapa analisa ini adalah dampak kekakalahan mereka dalam PRRI. Mungkin karena itu Arcandra sendiri berterusterang kepada wartawan, “lihat muka saya, saya ini orang Padang!” Tetapi masalah pencopotan Arcandra ini masih menyisakan masalah. Karena pemerintah Jokowi masih terus berusaha, agar Arcandra dapat segera memulihkan kewarganegaraannya. Sementara itu, pihak partai politik dan DPR suara mereka terbelah. Seperti Partai Demokrat tidak menginginkan Arcandra kembali, sedangkan partai lainnya mendukung sikap pemerintah.

Batas-batas bangsa sebenarnya tidak hanya dapat dilihat dari aspek material objektif seperti paspor, KTP, tempat lahir, teritorial, orangtua, sekolah atau komunitas, bahasa, agama, sejarah dan struktur ekonomi. Tetapi, ada aspek-aspek yang lebih penting lagi yang disebut aspek subjektif kebangsaan yaitu (1) kesadaran (conciousness), (2) kesetiaan (loyalty), dan (3) kemauan (will) (lihat Wright 1942; Rustow 1962). Karakter subjektif lebih tepat untuk mendifinisikan bangsa sedangkan apek meterial objektif itu diperlukan untuk memberikan penjelasan.. Sedang karakter subjektif lebih penting menentukan kesatuan dan kekukuhan suatu bangsa.

Umpamanya Swisserland, rakyatnya menggunakan tiga bahasa berbeda dan beberapa agama yang diakui, tetapi sebagai sebuah bangsa mereka tetap kompak dan bersatu. Berbeda dengan Irak dan Kuwait, satu bahasa dan agama, tetapi masyarakatnya terus-menerus bermusuhan. Dalam kaitan ini, adalah menarik untuk mempertanyakan, orang-orang yang lahir dan berdomisili di Indonesia, tetapi terus menerus terlibat manipulasi dan korupsi serta pekerjaan lainnya yang merugikan negara—seperti menimbun uang di luar negeri, atau tidak membayar pajak, masih dapatkah mereka dikualifikasi sebagai orang Indonesia? Bagaimana orang Indonesia yang tinggal dan berdomisili di luar negeri, tetapi memiliki kesadaran, kesetiaan dan dan kemauan untuk membangun Indonesia. Apakah orang seperti ini (di luar masalah paspor atau KTP) dapat menyatakan dirinya sebagai orang Indonesia?

Para Perantau Diaspora

Waktu saya studi di University of Illinois, UC. Chicago (1976-1983) saya punya teman seorang psikolog terkenal, seorang ahli masalah depresi. Dia berasal dari Jawa Barat, memiliki keluarga dengan dua orang anak serta seorang istri keturunan Yahudi. Mereka sering menjamu kami dan bercerita umpamanya dua tahun lalu mereka pulang ke Garut mendirikan rumah untuk ibu mereka. Waktu akan pulang dia sempat memberikan ceramah ilmiah di beberapa universitas Bandung dan Jakarta.

Mereka nampaknya tidak berniat lagi di hari tua untuk kembali pulang ke Indonesia, walaupun telah 12 tahun menetap di Amerika Serikat. Teman ini menyatakan ada belasan psikolog orang Indonesia seperti dia yang telah menjadi “perantau diaspora” (seperti China Kiaw). Memang ada juga yang kembali, seperti teman kami, bekas dosen ITB, telah dua dekade menetap di kota Chicago. Hampir semua mahasiswa Indonesia mengenal Beliau, karena tidak segan menjemput sang mahasiswa yang baru datang itu ke airport dan kadang menginap di rumanya sebelum punya pondokan sendiri. Kami menggelarinya “Lurah Chicago”.

Dia telah menduduki jabatan sangat prestise di kota mafia itu, sebagai seorang manager peruhaan otomotif GM (general motor). Tiba-tiba saya mendengar Beliau akan segera pulang ke Indonesia. Ternyata ada seorang Menteri Orde Baru, yang memboyong dia pulang. Saya mendapat cerita dari istrinya, bahwa sang menteri itu adalah paman suaminya. Beliau sebenarnya semula hanya bertamu ke rumah, jelas sang istri—karena anaknya yang dikenal “urakan” di Jakarta sampai di Chicago menjadi mahasiswa berprestasi.
Sang istri paling senang menerima tawaran pulang ke Indonesia, apalagi suaminya akan diangkat sebagai kepala proyek listrik masuk desa di Indonesia.  Tetapi kegembiraannya terlebih karena Beliau sudah pusing dengan kecendrungan anak laki-lakinya yang terus menerus pacaran dengan gadis “black American.” Mungkin, dengan kepindahannya kembali ke Indonesia kecemasannya ini dapat berakhir.

Lain lagi dengan cerita seorang cendekiawan Melayu Dr Immanuddin dari Langkat. Setelah menyelesaikan studi Ph.D di Iwoa State University, dia terkatung-katung, tidak bisa pulang ke Indonesia. Dahulu dia berangkat dari rumah tahanan Guntur Jakarta, karena persitiwa huru-hara di ITB. Walaupun dia pendiri komunitas masjid Salman ITB, tapi dia kemudian dipersonanongrata. Akhirnya bapak Alamsyah Ratu Prawiranegara, Sekretaris Negara Kabinet Soeharto waktu itu, turun tangan dan menyelesaikan masalah ini. Waktu kembali, Bang Imat (panggilan akrab mahasiswa ITB) mengunjungi Pak Alamsyah ke rumahnya untuk menyatakan terima kasih. Pak Alamsyah menjawabnya santai, bahwa “kita senasib”. Dalam keheranan itu, Pak Alamsyah mengatakan, “saya ini orang Lampung sekarang telah digusur oleh orang Jawa, sama dengan anda orang Melayu dan sekarang sedang digusur oleh orang Batak.”

Lain lagi cerita orang-orang Indonesia diaspora yang berada di Eropah, waktu saya memberi kertas kerja dalam seminar internasional di Hambold University Berlin Timur (1994). Ternyata banyak orang Indonesia datang menghadirinya. Waktu kami rehat beberapa orang yang sudah setengah baya, datang menghampiri kami. Mereka memperkenal diri sebagian adalah staf dosen di universitas Jerman tertua itu. Ada pertanyaan mereka yang masih saya ingat: “Apakah kami tidak diperlukan lagi oleh RI, sehingga kami tidak boleh kembali?” Saya kemudian baru tersadar, bahwa mereka adalah ilmuan yang dahulu sebelum G30S-PKI (1965) mahasiswa-mahasiswa kita di Peking dan Moskow.

Ternyata, Hambold University adalah tempat pelarian mereka sementara ini. Dr. Ignas Kleiden, sosiolog terkenal yang menyertai saya waktu rehat itu, menganggukan kepalanya pada saya. “Wah ini masalah politik, memang memerlukan waktu penyelesaiannya, saudara-saudara harus bersabar dan berusaha terus..!” Saya katakan sekedar menyambut pembicaraan, yang saya sendiri tidak dapat menguasai ujung pangkalnya. Prof Dr Weesel seorang Indonesianis Eropa dari universitas ini pernah menginap di rumah saya, dan menyatakan memang banyak di antara mereka yang ahli kimia dan kelautan dan sudah berumahtangga serta beranakpinak di Jerman dan di Eropa Timur.

Memang kasus-kasus anak bangsa yang “keteter” (diaspora) di antero dunia ini sangat menarik. Tetapi yang sedang kita bicarakan ini bukan kasus orang Indonesia biasa—seperti kata orang Malaysia mereka ini adalah kelas “Cek Gu,” bukan kelas “Indon” lagi. Asrul Sani, seorang politikus (PPP), menyatakan waktu kepemimpinan SBY “Tokoh Gerakan Aceh Merdeka, Zaini Abdullah, dan Organisasi Papua Merdeka, Nicolas Jouwe, pernah menjadi warga negara lain, dan memberontak. Tapi bisa kembali ke Indonesia dan menjadi pejabat.” Dossy Iskandar dari Partai Hanura menambahkan “Patokannya sederhana, dia tidak pernah berkhianat... Buat apa dipersulit!” tegasnya.

Sejatinya jabatan Menteri ESDM ini bukan sembarang menteri, tetapi di belakangnya banyak tambang emas yang dapat memenangkan Pemilu beberapa kali. Tetapi orang yang tepat untuk menduduki kursi menteri ini juga tidak sembarangan, seperti Arcandra. Beliau telah memiliki enam hak paten di bidangnya dan beberapa di antaranya telah pernah digunakan Pertamina. Ternyata dalam waktu singkat sewaktu Arcandra memangku jabatan menteri ESDM, dia telah mengukuhkan struktur proyek Migas Masela, Beliau “sekelas” dengan Habibie si anak hilang yang telah pulang.

Oleh Prof Usman Pelly, Ph.D
Penulis adalah Antropolog, Unimed.



Tags: Prof Usman Pelly  Ph.D  
 

Internasional

Wirausaha Sebagai Pijar Pe...

Dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pemerinta...

Bayi Terpapar Narkoba...

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih...

Ulama Pemecah NKRI ?...

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah beso...

Menjerat Korupsi Lintas Ne...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada