Top Stories

Masyarakat Informasi Dan Hoax
Memeratakan Pembangunan
Sejuta Penyimpangan
HIV Dan Ibu Menyusui
Wahyu Yang Membumi

Opini

Mereka Favorit Menuju BK-1

Menurut analisis, jabatan orang nomor satu di PSSI bukan tanpa risiko. Bisa positif dan negatif. Mas...

Simbol Untuk Komoditas Politik

Penguasa memanfaatkan media untuk kepentingan politik mereka, walau terkadang mengabaikan kebenaran ...

Masyarakat Informasi Dan Hoax

Karena itu dalam aspek penyajian informasi perlu memperhatikan kesadaran individual dan kepribadian ...

Memeratakan Pembangunan

Apa jadinya pembangunan kalau persentase pengangguran tinggi. Jadi apanya yang harus dibanggakan pad...

Sejuta Penyimpangan

Terasakah kini orang dianggap pendosa besar jika mengkritik? Sebetulnya itu tidak perlu, untuk sebu...

HIV Dan Ibu Menyusui

Dalam hal pemberian ASI pada situasi ibu mengidap infeksi HIV memerlukan pertimbangan atas keuntunga...

Wahyu Yang Membumi

Ada sesuatu yang kurang beres dalam sistem keagamaan yang dipahami atau diamalkan selama ini yang be...

Mimbar Jumat

Mereka Favorit Me...

Menurut analisis, jabatan orang nom...

Simbol Untuk Komo...

Penguasa memanfaatkan media untuk k...

Masyarakat Inform...

Karena itu dalam aspek penyajian in...

Memeratakan Pemba...

Apa jadinya pembangunan kalau perse...

Lentera

Mereka Favorit Me...

Menurut analisis, jabatan orang nom...

Simbol Untuk Komo...

Penguasa memanfaatkan media untuk k...

Masyarakat Inform...

Karena itu dalam aspek penyajian in...

Memeratakan Pemba...

Apa jadinya pembangunan kalau perse...

Lentera Ramadhan

Mereka Favorit Me...

Menurut analisis, jabatan orang nom...

Simbol Untuk Komo...

Penguasa memanfaatkan media untuk k...

Masyarakat Inform...

Karena itu dalam aspek penyajian in...

Memeratakan Pemba...

Apa jadinya pembangunan kalau perse...

Banner
Memeratakan Pembangunan
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Tuesday, 10 January 2017 06:47   
Share

 

 

Apa jadinya pembangunan kalau persentase pengangguran tinggi. Jadi apanya yang harus dibanggakan pada pembangunan ekonomi. Belum lagi pelayanan publik yang belum berjalan sempurna

Salah satu program yang dibahas pada Rapat Kabinet Paripurna di Istana Bogor tanggal 4 Januari 2017 lalu adalah program pemerintah memeratakan pembangunan ke daerah daerah luar Jawa. Program baik yang tidak baru ini sebenarnya telah dicanangkan pada setiap pemerintahan masa lalu. Tapi tak juga berhasil. Ini yang tidak pernah dikaji mengapa demikian. Sekarang diulangi lagi di tengah rakyat daerah yang sudah bosan dengan penantian.

Kesenjangan antar daerah masih terus terjadi yang menyebabkan banyak tenaga kerja muda berketerampilan hijrah ke pulau Jawa menyabung hidup. Pulau Jawa semakin padat dan infrastruktur terus dibangun yang menghabiskan triliunan rupiah tiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau Jawa. Pembangunan pun akhirnya terpusat di pulau Jawa. Daerah luar Jawa kehabisan tenaga kerja muda membangun daerah. Daerah dilola oleh tenaga kerja yang tidak berkreasi dan berinovasi yang akhirnya menelantarkan pembangunan daerah.

Kesenjangan pendapatan juga masih berjalan di tengah tingkat pertumbuhan yang dibanggakan. Perbedaan pendapatan rakyat miskin dan kaya terus melebar. Demikian juga dengan kesenjangan antar sektor yang mendorong kesenjangan pendapatan semakin melebar. Demikian juga dengan kesenjangan infrastruktur dan transportasi yang mengganggu lalu lintas barang sehingga harga-harga naik dan tidak sama pada tiap daerah dan menciptakan inflasi. Kesenjangan mutu pendidikan antar daerah juga terjadi sehingga diperlukan ujian negara agar masing-masing sekolah dipaksa meningkatkan mutu pendidikannya.

Indonesia belum lepas dari masalah kesenjangan. Walau masalah ini merupakan ciri dari negara yang sedang membangun tapi rakyat sudah terlalu lama menantikan datangnya kesejahteraan itu. Negara harus berjuang membangun negara dengan baik dan efektif serta mengutamakan pembangunan bidang ekonomi terlebih dahulu. Namun ini juga bukan tanggung jawab negara semata. Pelaku ekonomi juga harus bertanggungjawab. Negarapun harus bijak memanfaatkan pelaku ekonomi didalam membangun perekonomian. Mereka dibutuhkan tapi tidak dibiarkan merusak lingkungan, merusak sumberdaya alam dan membikin kesenjangan pendapatan semakin melebar. Terbangunnya bidang ekonomi akan menaikan mutu kehidupan dari segala bidang pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan.

Pembangunan daerah terkendala bukan karena tidak ada dana. Ratusan triliun pemerintah pusat mengelontorkan dana ke daerah daerah di Indonesia setiap tahunnya. Tapi tak juga berhasil mewujudkan pembangunan ekonomi daerah. Daerah pun tak merasa berdosa dengan kegagalan ini dan bangga dengan berbagai awards yang diterima. Awards dijadikan setawar sedingin atas kegagalan membangun daerah. Benar komentar salah satu stasiun televisi di Jakarta bahwa program pemerintah memeratakan pembangunan tak akan berhasil jika tidak didukung oleh kesungguhan pemerintah daerah.

Memeratakan pembangunan berkonotasi ekonomi dan segala faktor pendukungnya seperti infrastruktur jalan dan jembatan serta transportasi. Dalam agenda rapat Kabinet Paripurna lalu itu juga dibahas program pemerintah membangun infrastruktur dan transportasi. Sangat tepat apa yang diprogramkan karena inilah masalah yang dihadapi hampir semua daerah secara nasional. Kalau pulau Jawa dengan infrastruktur yang relatif baik namun masih mengeluarkan biaya perawatan triliunan rupiah setiap tahun apalagi daerah yang infrastrukturnya jelek dan hampir tidak dirawat. Rakyat daerah pasti senang jika pemerintah pusat sadar akan hal ini. Semoga dapat diwujudkan.

Membangun daerah maksudnya agar kehidupan masyarakat daerah lebih sejahtera dan jumlah penganggur dapat ditekan. Apa jadinya pembangunan kalau persentase pengangguran masih saja tinggi. Jadi apanya yang harus dibanggakan pada pembangunan ekonomi. Belum lagi pelayanan publik yang belum berjalan sempurna. Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh terpukau dengan angka angka keberhasilan jika dampaknya pada perbaikan kesejahteraan rakyat tidak ada. Yang dilihat bukan angkanya tapi dampak positifnya bagi masyarakat.

Pemerintah melalui rapat Kabinet Paripurna memprogramkan lagi pemerataan pembangunan daerah. Pengulangan program yang baik ini dilakukan karena (mungkin) tidak ada lagi kata yang dapat disampaikan untuk mengambil hati rakyat daerah. Semoga saja dengan niat dan kesungguhan pemerintah pusat program bisa terwujud. Pengalaman menunjukan bahwa janji mudah disampaikan tapi realisasinya sulit dicapai. Dengan keahlian pemerintah saat ini mungkin program dapat berjalan asal saja tidak menambah beban hidup masyarakat.

Satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah pusat dimana perlu ada penalty pada setiap daerah jika tidak mendukung secara sungguh sungguh dalam merealisasi program pemerintah pusat ini. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten jangan dibiarkan tidur menanti keberhasilan yang diciptakan oleh pemerintah pusat. Ekonomi negara tidak akan bisa terbangun tanpa pembangunan ekonomi daerah seperti yang disampaikan media. Hendaknya program pemerintah pusat dapat disosialisasikan pada semua pemerintah daerah agar masing masing daerah menyesuaikan diri dalam rencana pembangunan daerahnya.

Memang jika diperhatikan secara kasat mata kreasi dan inovasi serta gaya kepemimpinan pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) luar Jawa dengan pulau Jawa berbeda. Pemimpin daerah luar Jawa umumnya lebih menonjolkan kekuasaan dan kewenangan dalam memimpin daripada rasa kerakyatan yang memperhatikan pembangunan daerah. Pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan hanya menanti laporan jika sudah selesai. Peninjauan lapangan terkesan seremonial. Bagaimana kualitasnya dan apakah sesuai dengan yang direncanakan tak diketahui. Untung saja ada media yang mengabarkan keluhan rakyat bahwa proyek pembangunan berjalan asal jadi yang dilakukan oleh kontraktor yang tidak profesional.

Memeratakan pembangunan menurut pemerintah pusat adalah lebih pada memeratakan pembangunan antar provinsi. Tapi memeratakan pembangunan dalam sebuah provinsi adalah memeratakan pembangunan antar kabupaten/kota yang menyangkut pada seluruh rakyat dalam satu provinsi. Diupayakan seluruh kabupaten/kota terbangun agar tak ditemukan kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antar daerah. Kalau ini terjadi maka akan menjadi beban daerah yang lebih maju karena urbanisasi akan menuju ke daerahnya.

Memang ada kewenangan masing-masing daerah kabupaten/kota di dalam melaksanakan pembangunan. Tapi mendorong dan menghimbau dengan menunjukan manfaat alternatif dari berbagai proyek pembangunan tak ada salahnya. Kemampuan pemikiran pemerintah daerah kabupaten/kota juga tak sama sehingga perlu bimbingan dan koordinasi. Sebab itu harus muncul inisiatif dan kreasi pemerintah provinsi bagi mendukung pembangunan di wilayahnya.

Terlalu seringnya pergantian pimpinan daerah juga sebagai sebab terkendalanya pembangunan daerah. Adakalanya mereka lupa apa yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi daerah. Mensejahterakan rakyat dan menekan jumlah penganggur dikalahkan oleh tujuan non ekonomi setelah mereka memenangkan pemilu. Yang muncul adalah mempertahankan posisi yang diperoleh. Kreasi ekonomi tak muncul dalam pembangnan daerah yang dapat mensejahterakan rakyat dan menekan jumlah penganggur. Dari tahun ke tahun struktur anggaran tak berubah. Tak ada variant perubahan dalam anggaran.

Jumlah dana yang besar tak menjadikan proses pembangunan berjalan baik dan sehat. Angka pertumbuhan tinggi tidak berarti rakyat semakin sejahtera kalau proses pembangunan berjalan tidak efektif. Ditengah besarnya investasi yang masuk dan tingkat pertumbuhan tinggi tersimpan kesenjangan antar individu dan antar daerah serta antar sektor. Ini terjadi jika tak ada koordinasi dan arahan. Sebab itu koordinasi diperlukan agar pembangunan berjalan effektif. Keseluruhan rakyat dan daerah serta sektor harus mendapatkan manfaat dari pembangunan yang berjalan. Semua bisa berjalan dalam satu provinsi asal tidak terjadi kesenjangan berpikir antar pimpinan daerah. Dalam alam demokrasi dan otonomi tidak berarti tiap pemimpin daerah mempunyai wawasan berpikir ekonomi yang kuat.

Pemerintah pusatpun boleh menyampaikan apa saja yang ia kehendaki. Tapi dalam penyampaian itu turut dipikirkan faktor penghambat yang mungkin terjadi. Kemampuan ASN diseluruh daerah tidak sama. Membangun daerah dilapangan tidak dilakukan oleh pimpinan daerah tapi oleh ASN yang ada dibawah kewenangannya. Apakah tidak terpantau kebijakan pada beberapa pemerintahan lalu yang lebih meningkat profesional ASN sebelum pembangunan dijalankan. Tuntutan kehidupan semakin berat dan pembangunan semakin komplek yang menuntut kehadiran ASN yang semakin berkeahlian.

Oleh Bachtiar Hassan Miraza

Penulis adalah Pemerhati Ekonomi, bhmiraza@gmail.com.


 

Internasional

“Opini Waspada” Menjaga In...

Novelis dunia, Maxim Gorky dari Rusia menciptakan met...

Mereka Favorit Menuju BK-1...

Menurut analisis, jabatan orang nomor satu di PSSI bu...

Simbol Untuk Komoditas Pol...

Penguasa memanfaatkan media untuk kepentingan politik...

Masyarakat Informasi Dan H...

Karena itu dalam aspek penyajian informasi perlu memp...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada