Opini

Pastikan Untuk Kebutuhan Jamaah Haji Seperti Hotel

Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk p...

Pajak, Utang Dan Swasta Asing

Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Sayangnya volume pe...

Merawat Ingatan Tentang Sultan Aceh

Upaya-upaya untuk menyambut inspirasi dari Sultan Aceh itu yang mesti diterjemahkan oleh angkatan se...

Perda Halal: Harapan & Tantangan

Kelahiran Perda ini bisa disebut pada berada pada masa transisi, yakni antara menjelang keberlakukan...

Agama Dan Perilaku Modernitas

Tidak mungkin wahyu yang harus menyesuaikan diri dengan modernitas. Sebaliknya, modernitas yang har...

Polemik Dana Haji

Pengelolaan dana haji itu harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum di luar prin...

Kemiskinan Di Indonesia

Kebijakan pemerintah yang salah mengatur negara dan anggaran, perilaku pribadi orang miskin, pertamb...

Mimbar Jumat

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Lentera

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Lentera Ramadhan

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Banner
Sejuta Penyimpangan
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Tuesday, 10 January 2017 06:47   
Share

Terasakah kini orang dianggap pendosa besar jika mengkritik? Sebetulnya itu tidak perlu, untuk sebuah negara sehat kritik adalah proses metabolisme sangat diperlukan

Tahun 1938 seorang teoritisi sosiologi beraliran struktural-fungsional dari Amerika, Robert K Merton mengajukan suatu ide hubungan antara budaya, struktur dan anomie. Anomie muncul tersebab diskontinuitas antara budaya dan struktur yang melahirkan konsekuensi disfungsional berbentuk penyimpangan dalam masyarakat.

Jika budaya adalah perangkat terorganisasi dari nilai-nilai normatif yang mengatur perilaku, maka struktur sosial dimaknai sebagai perangkat terorganisasi dari hubungan sosial yang menjadi arena interaksi anggota masyarakat atau kelompok yang beragam. Anomie sebagai keadaan normlessness (tanpa norma) hanya akan muncul ketika terjadi ketidak-selarasan akut antara norma budaya, tujuan dan kapasitas terstruktur secara sosial untuk bertindak. Ada perselisihan antara tujuan budaya dan cara yang sah (yang tersedia) untuk menjangkau tujuan itu.

Sebetulnya pemikiran ini masih terkait sumbangan Emile Durkheim (1928) yang pernah mengidentifikasi dua penyebab utama anomie, yakni pembagian kerja dan perubahan sosial yang berlangsung cepat. Keduanya terkait modernitas. Meningkatnya pembagian kerja serta-merta berdampak pada melemahnya rasa identifikasi dengan masyarakat luas dan dengan demikian pengendalian perilaku melonggar. Ini menyebabkan disintegrasi, tarif sosial-tinggi, perilaku egosentris, pelanggaran norma, dan konsekuensi delegitimasi serta umumnya menghadirkan bencana ketidak-percayaan atas otoritas.

Bagaimana menanggulangi semua ini? Menurut Durkheim, keinginan dan kepentingan pribadi manusia hanya dapat ditopang dari luar individu, di antaranya kesadaran kolektif, ikatan sosial umum yang diungkapkan oleh ide, nilai, norma, keyakinan, dan ideologi dari suatu budaya. Ketika diterapkan pada masyarakat Amerika, Merton melihat impian Amerika (American Dream) masa itu, yang ambisius menggapai tujuan keberhasilan moneter, adalah sesuatu yang baik-baik saja. Tetapi sayang sekali Amerika hanya berambisi besar tanpa memikirkan sarana yang sesuai. Sesungguhnya negara itu berjalan bukan pada jalur sah untuk mencapainya. Karena itu impian Amerika adalah sesuatu yang ideal menurut ukuran budaya, tetapi tidak terhubung dengan ketersediaan cara-cara ideal menggapainya di mata Merton. Apa yang terjadi kemudian ialah penyimpangan besar yang membawa bencana.

Bagaimana mekanisme terjadinya sebuah penyimpangan? Merton menyodorkan tipologi penyimpangan berdasarkan dua kriteria ketat, yakni motivasi seseorang atau kepatuhan kepada tujuan budaya dan keyakinan seseorang dalam menempuh cara mencapai dalam tujuannya. Berdasarkan tipologi ini penyimpangan dapat diidentifikasi menjadi 5 jenis, yakni, pertama: conformity, yang menunjukkan kepatuhan adaptif atas tujuan budaya dan sarana yang tersedia untuk itu, meski tak selalu berujung memuaskan sama sekali.

Kedua, Innovation, yang melukiskan keadaan penerimaan atas tujuan budaya tetapi penolakan pada cara tradisional dan atau yang sah dalam mencapai tujuan karena diyakini sangat tidak memadai dan sama sekali tidak masuk akal (lagi). Dari sana muncul inisiatif mencari alternatif. Misalnya, anjuran untuk kerja, kerja, dan kerja, adalah sesuatu yang akhirnya pasti akan terasa lebih memojokkan ketika ternyata aksesibilitas untuk itu sangat tertutup karena kesenjangan dan tekanan struktural yang tidak adil sama sekali. Dalam kasus korupsi di Indonesia anggota masyarakat yang memiliki kesempatan dan niat jahat dapat menilai kekayaan sebagai sesuatu yang sangat penting di atas segalanya tapi melakoni cara-cara alternatif untuk beroleh kekayaan itu dengan melawan hukum. Tidak perduli ia ditangkap KPK atau sama sekali tak terendus hukum, ia tetap seorang pelaku penyimpangan.

Ketiga, ritualism, jenis yang melibatkan penolakan tujuan budaya tetapi penerimaan akhirnya dirutinkan dalam memanfaatkan sarana untuk mencapai tujuan meski sangat tak masuk akal lagi. Keempat, retreatism, adalah bentuk penolakan terhadap tujuan budaya dan cara tradisional yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Kelima, rebellion, adalah kasus khusus dimana individu menolak baik tujuan budaya dan cara tradisional untuk mencapainya tetapi secara aktif mencoba untuk mengganti kedua elemen masyarakat dengan tujuan dan sarana yang berbeda.

Dari uraian di atas mari kita lihat ke dalam, ke sanubari Indonesia dan segenap yang terjadi di dalamnya saat ini. Apa yang sedang kita alami? Dalam kaitan peringatan hari lahir Pancasila tahun 2015, sebuah diskusi besar terjadi di antara para pemikir bangsa. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif waktu itu berpendapat bahwa pelaksanaan Pancasila sejak awal memang telah bermasalah. Sila kelima itu, misalnya, tidak pernah dijadikan pedoman utama dalam politik pembangunan nasional, kecuali dalam pernyataan verbal. Akibatnya, kesenjangan sosio-ekonomi semakin lebar. Sesuatu yang sangat ironis. ”Pancasila dimuliakan dalam kata, tetapi dikhianati dalam perbuatan,” kata Syafii Maarif.

Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, menulis urgensi radikalisasi Pancasila yang bermakna revolusi gagasan membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini ditata-kelola dengan benar. Ia merujuk Kuntowijoyo ketika mengajukan 5 usul, yakni mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara; mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila memunyai konsistensi dengan produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial; menjadikan Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara), menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal; menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Semua itu tidak mungkin tanpa keteladanan aparat, sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Tubagus Hasanuddin saat membuka Seminar Kebangsaan Hari Lahir Pancasila di Blitar. Guru Besar Etika Bisnis dan Profesi Universitas Brawijaya Malang Unti Ludigdo sepakat keteladanan mengimplementasikan Pancasila sepatutnya tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi semua pihak. Namun dalam budaya Indonesia yang paternalistik, peran pimpinan di tingkat pusat kerap dijadikan teladan. Elit politik dan aparatur yang tidak mampu memberi teladan beretika akan mendorong apatisisme masyarakat dalam mengimplementasikan Pancasila.

Pancasila telah dilupakan? Pertanyaan itu dijawab M Dawam Rahardjo pada artikel yang ia tulis 1 Juni 2015. Pancasila memang masih sering disebut, baik oleh para politisi maupun akademisi, sebagai dasar legitimasi atau kritik sosial, katanya. Dari segi formal UGM sendiri masih mempertahankan Pusat Studi Pancasila sebagai bagian dari Fakultas Filsafat walaupun pusat studi di IKIP Malang—yang dulu pernah terkenal itu, sekarang tidak terdengar lagi suaranya. Pusat Studi Ekonomi Pancasila yang didirikan Prof Mubyarto sudah dibubarkan dan diganti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, yang dengan bubarnya lembaga ini Pancasila tidak lagi dikembangkan sebagai sumber rekayasa sosial.

Apa yang membuat M Dawam Rahardjo berkeyakinan Pancasila telah diputus dari realitas dan dengan sinis menuduh karena sudah dianggap sebagai ideologi yang final, terkesan seolah Pancasila tak bisa lagi diutak-atik oleh pemikiran kritis? Boleh dibanggakan, tetapi tak boleh dikritik. Maka, jadinya, "pintu ijtihad" seolah telah tertutup dalam pengembangan pemikiran. Dengan perkataan lain, Pancasila sudah jadi "ideologi tertutup". Karena tabu dibicarakan dalam pemikiran kritis yang melahirkan proses dialektika, sedangkan masyarakat Indonesia dan dunia terus berkembang dan berubah, maka Pancasila seolah terputus dari realitas sehingga dirasakan tidak relevan lagi dibicarakan. Dari situlah Pancasila seolah dilupakan.

Seorang pemuda asal Toba Samosir yang selama menjadi mahasiswa sangat giat berorganisasi dan melemparkan kritik atas segenap ketidakberesan yang ditemukannya di tengah masyarakat—satu ketika menjadi urusan bagi penegak hukum. Akumulasi pengalamannya yang penuh duka berhadapan dengan kekuatan korporasi yang meluluhlantakkan harapan kesejateraan rakyatnya menyebabkan ia mengalami derita perampasan hak (relative deprivation, Runciman: 1966; Gurr: 1970; Walker and Smith: 2001; Dambrun, etall: 2006).

Sahat Safiih Gurning, pemuda 27 tahun itu, kini dihadapan ke peradilan dengan tuduhan penistaan terhadap Lambang Negara. Karena dalam satu foto pada akun facebooknya terdapat pose dirinya meletakkan kaki kananannya pada sebuah gambar mirip Lambang Negara Garuda Pancasila—meski ia tahu gambar itu berbeda dengan kriteria Lambang Negara yang ditentukan UU No 24 Tahun 2009. Ia menantang seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu bukanlah Keuangan Yang Maha Kuasa, Korupsi Yang Adil Dan Merata, Persatuan Mafia Hukum Indonesia, Kekuasaan Yang Dipimpin Nafsu Kebejatan Dalam Persekongkolan dan Kepurak-purakan, dan Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.

Lazimnya dalam lambang Burung Garuda Pancasila ada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan itu diubah Sahat Safiih Gurning menjadi “Berbeda-beda Sama Rakus”. Sekali lagi, Sahat Safiih Gurning melakukan semua itu sebagai bentuk “perlawanan” mengapa Pancasila hilang dari persada tanah air. Terasakah kini orang dianggap pendosa besar jika mengajukan kritik? Sebetulnya itu tidak perlu, karena untuk sebuah negara sehat kritik adalah proses metabolisme yang sangat diperlukan.

Sahat Safiih Gurning sedangan berurusan dengan sebuah masalah besar, dan menirukan teori Merton, ia menelusuri dengan serius bagaimana motivasi seseorang atau kepatuhan kepada tujuan budaya dan keyakinan seseorang dalam menempuh cara mencapai dalam tujuannya tidak menyimpang dari ideologi Negara Pancasila. Karena tak menemukan jawaban tentang kapan dan dari mana akan datangnya kekuatan eksternal yang dapat memaksa seluruh rakyat Indonesia berperilaku sesuai Pancasila, ia pun fustrasi. Di matanya negara sudah gagal.

Bagi M Dawam Rahardjo kini menghidupkan kembali wacana tentang Pancasila mengandung risiko. Sebab, katanya, masa reformasi, Pancasila sebagai suatu gagasan memang cenderung dibekukan, dipeti-eskan, dimasukkan ke dalam museum pemikiran atau dijadikan sebagai "monumen" atau "tugu". Jika Pancasila itu disebut sebagai suatu ideologi, maka sebuah ideologi itu selalu mengandung spirit, mentalitas, dan lembaga sebagai komponen. Spirit bisa menggerakkan seseorang atau masyarakat. Mentalitas tercermin dalam perilaku. Adapun lembaga terkandung dalam suatu sistem, misalnya sistem politik dan sistem ekonomi. Pemikiran kritis akan mempertanyakan realitas atau kehadiran dari tiga komponen ideologi itu. Lalu mengapa harus dibungkam? Mau kemana Indonesia sebenarnya?

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya [’nBASIS].


 

Internasional

Rebut Medali Sebanyaknya J...

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memi...

Pastikan Untuk Kebutuhan J...

Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang ters...

Pajak, Utang Dan Swasta As...

Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemer...

Merawat Ingatan Tentang Su...

Upaya-upaya untuk menyambut inspirasi dari Sultan Ace...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada