Opini

Pastikan Untuk Kebutuhan Jamaah Haji Seperti Hotel

Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk p...

Pajak, Utang Dan Swasta Asing

Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Sayangnya volume pe...

Merawat Ingatan Tentang Sultan Aceh

Upaya-upaya untuk menyambut inspirasi dari Sultan Aceh itu yang mesti diterjemahkan oleh angkatan se...

Perda Halal: Harapan & Tantangan

Kelahiran Perda ini bisa disebut pada berada pada masa transisi, yakni antara menjelang keberlakukan...

Agama Dan Perilaku Modernitas

Tidak mungkin wahyu yang harus menyesuaikan diri dengan modernitas. Sebaliknya, modernitas yang har...

Polemik Dana Haji

Pengelolaan dana haji itu harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum di luar prin...

Kemiskinan Di Indonesia

Kebijakan pemerintah yang salah mengatur negara dan anggaran, perilaku pribadi orang miskin, pertamb...

Mimbar Jumat

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Lentera

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Lentera Ramadhan

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Banner
Menjerat Tindak Pidana Korporasi
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Friday, 03 February 2017 08:22   
Share

Tidak hanya pada law in the books, pada law in action pun korporasi juga telah dijadikan subjek hukum pidana

Ibarat perang, penegakan hukum pidana terhadap korporasi mempunyai amunisi baru. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi amunisi penting untuk menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana selama ini belum terasa efektif salah satunya disebabkan belum memadainya regulasi tentang hal itu baik hukum materil maupun dan hukum formil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran Perma Nomor 13 Tahun 2016 di penghujung tahun 2016 disebabkan kesulitan yang dialami oleh penegak hukum untuk menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, selama 12 tahun melakukan pemberantasan korupsi telah mampu menetapkan 146 pengurus perusahaan sebagai tersangka korupsi, namun belum ada satu korporasi yang dapat dijerat dengan hukum pidana. Padahal, sulit menghitung dengan jari jumlah perusahaan yang melakukan tindak pidana baik secara sendirian maupun bersama-sama dengan perusahaan lainnya.

Korporasi Subjek Pelanggaran Hukum Pidana

Persoalan mendasar mengapa korporasi sulit dijerat dengan hukum pidana disebabkan belum memadai instrumen hukum yang dapat membuat para hakim dapat menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam diskursus tindak pidana korporasi, persoalan subjek hukum tindak pidana adalah persoalan klasik, apakah subjek hukum hanya terbatas pada orang perseorangan (natuurlijk perroon), atau juga korporasi sebagai baik badan hukum (recht persoon). Hal ini mengingat korporasi adalah subjek hukum yang bukan bukan asli alias “jadi-jadian”, sebab sulit mengukur the mental element of a crime yang disebut means rea yang merupakan sikap batin dalam perbuatan pidana oleh korporasi.

KUHP misalnya, masih menganut asas sociates delinquere non potest yakni asas yang menyatakan kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia, karenanya badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, di Belanda, di tempat lahirnya KUHP telah mengubah ketentuan tentang hal ini. KUHP Belanda Pada tanggal 23 Juni 1976 menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana terdapat pada pasal 51 KUHP Belanda yang isinya menyatakan bahwa tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.

Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi sendiri, atau mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng

Di Indonesia, jika dilihat berbagai peraturan perundang-undangan bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dijerat dengan hukum pidana. Dalam hal korupsi misalnya, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi telah menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tidak hanya pada law in the books, pada law in action pun korporasi juga telah dijadikan subjek hukum pidana. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana oleh korporasi. Sebut saja kasus pajak Asian Agri Group (AAG), walaupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mendakwa Suwit Laut (Tax Manager (AAG), bukan korporasi AAG sebagai subjek hukum, namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menghukum Asian Agri Group sebagai subjek hukum dan menjauhkan hukuman pidana sebesar Rp2,5 triliun.

Kasus lain yang tak kalah menarik adalah perkara yang melibatkan PT. Dongwoo Enviromental Indonesia (DEI). Majelis hakim melalui putusan kasasi No. 862/K/Pid. Sus/2010 menjatuhkan pidana terhadap PT. DEI sebagai korporasi meskipun JPU tidak melakukan dakwaan dan tuntutan kepada PT. DEI. JPU sebagai subjek hukum, melainkan mendakwa Kim Young Woo sebagai pengurus perusahaan. Hal yang menarik dari kasus ini adalah saat majelis hakim menjatuhkan pidana kepada PT. DEI sekaligus menjatuhkan ancaman kurungan terhadap Kim Young Woo jika PT. DEI tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan. Kasus lain tindak pidana korporasi dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 01/Pid. Sus/2009/PT. BJ yang menjatuhkan pidana denda sebesar 1.317.782.129 kepada PT. Giri Jaladhi Wana (GJW).

Tindak pidana korporasi juga terjadi pada sektor perikanan. Diantara kejahatan perikanan yang dilakukan oleh korporasi adalah penangkapan ikan secara illegal, penyeludupan, kerja paksa dan perdagangan manusia. Data menyebutkan, pada tahun 2015-2016 terdapat 12 perusahaan penangkapan ikan yang terjerat hukum pidana yang tidak hanya menjerat pimpinan korporasi namun juga korporasi sebagai badan hukum (legal entity) (Kompas/26/1/2017).

Penguatan Penegakan Hukum

Sebagaimana disebutkan di atas, Perma Nomor 13 Tahun 2016 adalah amunisi baru dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum. Perma baru ini diharapkan dapat menjerat korporasi lebih efektif dari sebelumnya sebab kriteria tindak pidana korporasi dalam Perma ini lebih dijelaskan baik dari sisi hukum material terutama dari sisi formil. Dari sisi hukum materil misalnya, Perma Nomor 13 tahun 2016 menegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi (Pasal 1 angka 8).

Melalui Perma ini, hakim dipandu dengan kriteria untuk menilai tindak pidana oleh korporasi yakni, pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Keuntungan korporasi misalnya dapat ditandai dengan masuknya aliran dana ke dalam kas korporasi/ rekening korporasi. Atau, tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi yang ditandai dengan misalnya uang kas dari sebuah korporasi digunakan untuk melakukan sebuah tindakan untuk kepentingan korporasi. Berdasarkan aturan ini tidaklah sulit menjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yakni suap reklamasi pantai di Jakarta yang menyeret direktur utama korporasi sebagai tersangka. Sebab pemberian uang suap yang dilakukan terkait dengan dengan kepentingan korporasi yang melakukan reklamasi pantai.

Kedua, kriteria untuk menilai tindak pidana oleh korporasi adalah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, serta yang ketiga adalah korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan yang dapat berdampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Sedangkan dari sisi hukum formil Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini dapat dikatakan relatif lengkap untuk menangani perkara pidana korporasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan eksekusi putusan. Selain itu, pihak yang dapat dijerat dengan pidana berskala lebih luas, tidak hanya korporasi namun juga orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi (Pasal 3). Tidak hanya itu, cakupan subjek hukum juga memasukkan tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan/atau korporasi subsidiari dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Dengan cakupan subjek hukum yang luas di atas, maka pemberantasan tindak pidana dapat dilakukan secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Hal ini sangat penting untuk memastikan asas keadilan dalam penegakan hukum dapat terpenuhi. Sebab dalam praktek tindak pidana yang muncul ke permukaan adalah perusahaan pelaksana dari sebuah tindakan, padahal banyak afiliasi perusahaan dan orang-orang yang terlebih dalam sebuah persekongkolan.

Dengan demikian, keluarnya Perma Nomor 13 Tahun 2016 membuat asa untuk membasmi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi semakin kuat. Tinggal lagi, penegakan hukum (law enforcement) tidak hanya bersandar pada regulasi yang baik namun juga dibutuhkan kejujuran dan nyali penegak hukum serta kesadaran (legal culture) semua komponen masyarakat dan pemerintah sehingga keadilan hukum dapat tercapai. Semoga. Wallahu’alam.

Oleh Mustapa Khamal Rokan

Penulis adalah Pengajar Hukum Pascasarjana UIN SU


 

Internasional

Rebut Medali Sebanyaknya J...

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memi...

Pastikan Untuk Kebutuhan J...

Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang ters...

Pajak, Utang Dan Swasta As...

Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemer...

Merawat Ingatan Tentang Su...

Upaya-upaya untuk menyambut inspirasi dari Sultan Ace...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada