Top Stories

Sosialisasi Perda Tentang Pajak Reklame
Polisi Gerebek Freedom Club
Tujuh Titik Kemacatan Perlu Diwaspadai
Mi Mengandung Unsur Babi Beredar Di Medan
Sekolah 5 Hari Batal Keputusan Tepat

Opini

Pemprovsu Diminta Beri Jaminan Keamanan Pengguna Jalan Tol

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta memberikan jaminan keamanan ...

9 Pejabat Eselon III Disnaker Dilantik

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban Ritonga melantik sembilan pejabat eselon III di lingkungan Dinas...

Sosialisasi Perda Tentang Pajak Reklame

MEDAN (Waspada): Keberadaan peraturan daerah (Perda) No.11 tahun 2011 dan peraturan wali kota (Perwa...

Polisi Gerebek Freedom Club

MEDAN (Waspada): Subdit IV Renakta Dirkrimum Poldasu menggerebek hiburan malam Freedom Club di Jl. K...

Tujuh Titik Kemacatan Perlu Diwaspadai

MEDAN (Waspada): Menjelang liburan Idul Fitri 1438 H/2017, Polsek Pancurbatu mengimbau warga yang me...

Mi Mengandung Unsur Babi Beredar Di Medan

MEDAN (Waspada): Beredarnya produk Mi Samyang asal Korea yang mengandung unsur babi di Medan, merupa...

Sekolah 5 Hari Batal Keputusan Tepat

MEDAN (Waspada): Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri  Medan (Unimed) Prof. Dr. Khairil Ansar...

Mimbar Jumat

Pemprovsu Diminta...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provins...

9 Pejabat Eselon ...

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban...

Sosialisasi Perda...

MEDAN (Waspada): Keberadaan peratur...

Polisi Gerebek Fr...

MEDAN (Waspada): Subdit IV Renakta ...

Lentera

Pemprovsu Diminta...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provins...

9 Pejabat Eselon ...

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban...

Sosialisasi Perda...

MEDAN (Waspada): Keberadaan peratur...

Polisi Gerebek Fr...

MEDAN (Waspada): Subdit IV Renakta ...

Lentera Ramadhan

Pemprovsu Diminta...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provins...

9 Pejabat Eselon ...

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban...

Sosialisasi Perda...

MEDAN (Waspada): Keberadaan peratur...

Polisi Gerebek Fr...

MEDAN (Waspada): Subdit IV Renakta ...

Banner
LAPK Adukan Ketua DPRD Ke BKD
Articles | Medan
Written by Syafri Harahap on Tuesday, 09 May 2017 05:29   
Share

MEDAN (Waspada): Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) mengadukan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman ke Badan Kehormatan Dewan (BKD), Senin (8/5). Hal ini terkait pernyataannya di media massa tentang kenaikan tarif air Tirtanadi yang dituding melanggar Peraturan DPRD Sumut No.10/K/2015 tentang Kode Etik.

Sebelumnya, Wagirin Arman, mengatakan tidak ada kapasitas dan kewenangan anggota DPRD Sumut menolak atau menerima kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi. Sebab, posisi dewan hanya sebatas tempat untuk menyampaikan konsultasi dari Tirtanadi soal adanya kenaikan tarif.

“Ketua DPRD tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dia mewakili masyarakat yang mayoritas menolak kenaikan tarif. Kami duga, dia mengeluarkan statement itu tanpa menyaring aspirasi dari masyarakat dan pelanggan. Padahal, masyarakat berharap banyak DPRD Sumut menolak kenaikan itu,” kata Sekretaris LAPK Padian Adi, kepada wartawan.

Menurutnya, Wagirin Arman, melanggar Peraturan DPRD Sumut No. 10 / K / 2015 tentang Kode Etik BAB IV Kewajiban Anggota DPRD di pasal 6, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat; menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; menaati tata tertib dan kode etik; menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kemudian menyerap  dan  menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya,” ungkapnya.

Ditambah Padian Adi, kenaikan tarif air sangat memberatkan masyarakat, ditambah lagi kualitas air masih rendah. “Kenaikan ini berbarengan dengan kenaikan tarif listrik, tentu ini memberatkan warga,” tambahnya.

Laporan LAPK diterima oleh Anggota BKD Syamsul Qadri. Dia berjanji akan menyampaikan pengaduan tersebut ke pimpinan dewan untuk segera diputuskan. “Pengaduan ini akan saya sampaikan ke pimpinan BKD, baru diputuskan. Kalau diproses, maka pelapor dan terlapor dipanggil. Jika terbukti melanggar sesuai yang disampaikan LAPK, maka akan ada sanksi, bisa ringan, sedang dan berat,” tambahnya. (h02/I)



Tags: DPRD  
 

Internasional

FDS Jangan Jadi Sarana Ben...

MEDAN (Waspada): Guru Besar Universitas Islam Negeri ...

Pemprovsu Diminta Beri Jam...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (...

9 Pejabat Eselon III Disna...

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban Ritonga melantik ...

Sosialisasi Perda Tentang ...

MEDAN (Waspada): Keberadaan peraturan daerah (Perda) ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada