Top Stories

Sosialisasi Perda Tentang Pajak Reklame
Polisi Gerebek Freedom Club
Tujuh Titik Kemacatan Perlu Diwaspadai
Mi Mengandung Unsur Babi Beredar Di Medan
Sekolah 5 Hari Batal Keputusan Tepat

Opini

Pemprovsu Diminta Beri Jaminan Keamanan Pengguna Jalan Tol

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta memberikan jaminan keamanan ...

9 Pejabat Eselon III Disnaker Dilantik

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban Ritonga melantik sembilan pejabat eselon III di lingkungan Dinas...

Sosialisasi Perda Tentang Pajak Reklame

MEDAN (Waspada): Keberadaan peraturan daerah (Perda) No.11 tahun 2011 dan peraturan wali kota (Perwa...

Polisi Gerebek Freedom Club

MEDAN (Waspada): Subdit IV Renakta Dirkrimum Poldasu menggerebek hiburan malam Freedom Club di Jl. K...

Tujuh Titik Kemacatan Perlu Diwaspadai

MEDAN (Waspada): Menjelang liburan Idul Fitri 1438 H/2017, Polsek Pancurbatu mengimbau warga yang me...

Mi Mengandung Unsur Babi Beredar Di Medan

MEDAN (Waspada): Beredarnya produk Mi Samyang asal Korea yang mengandung unsur babi di Medan, merupa...

Sekolah 5 Hari Batal Keputusan Tepat

MEDAN (Waspada): Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri  Medan (Unimed) Prof. Dr. Khairil Ansar...

Mimbar Jumat

Pemprovsu Diminta...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provins...

9 Pejabat Eselon ...

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban...

Sosialisasi Perda...

MEDAN (Waspada): Keberadaan peratur...

Polisi Gerebek Fr...

MEDAN (Waspada): Subdit IV Renakta ...

Lentera

Pemprovsu Diminta...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provins...

9 Pejabat Eselon ...

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban...

Sosialisasi Perda...

MEDAN (Waspada): Keberadaan peratur...

Polisi Gerebek Fr...

MEDAN (Waspada): Subdit IV Renakta ...

Lentera Ramadhan

Pemprovsu Diminta...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provins...

9 Pejabat Eselon ...

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban...

Sosialisasi Perda...

MEDAN (Waspada): Keberadaan peratur...

Polisi Gerebek Fr...

MEDAN (Waspada): Subdit IV Renakta ...

Banner
DPRD Minta Distamben Tertibkan Galian C
Articles | Medan
Written by Syafri Harahap on Friday, 19 May 2017 06:39   
Share

MEDAN (Waspada): Perusahaan pertambangan Galian C yang mengantongi izin diperkirakan hanya 5 persen, selebihnya ilegal. Karena itu, Komisi D DPRD Sumut meminta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) menertibkan Galian C ilegal tersebut.

Selain itu, dewan  juga meminta Distamben menyurati Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut untuk membatalkan pemenang tender yang menggunakan bahan Galian C illegal. Karena itu melanggar UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dibidang ESDM (Energi Sumber Daya Mineral).

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi D  Baskami Ginting, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Distamben Sumut, Kamis (18/5), di gedung dewan.

Baskami Ginting, menyebutkan pertambangan khususnya Galian C yang dilakukan perusahaan di daerahdaerah, banyak yang ilegal, tapi sampai saat ini masih beroperasi. Itu terjadi  karena belum adanya tindakan tegas, meski UU No 23 sudah memerintahkan adanya tindakan dan sanksi hukum.

Diakuinya, dengan terjadinya masa transisi dengan diterbitkannya UU 32 tahun 2014, selain regulasi terkait izinizin penambangan belum disempurnakan, juga UPT (Unit Pelaksana Teknis) di kabupaten/kota belum dibentuk, sehingga pengawasan dan tindakan tegas terhadap penggalian ilegal tidak terlaksana.

Hal senada juga dinyatakan Zeira Salim Ritonga. Dia berharap  ada komitmen dan konsistensi terhadap penerapan UU 23 tahun 2014, agar diterapkan dalam proses lelang tender proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, dimana pemenang tender harus memiliki izin dari perusahaan AMP (Asphalt mixing plant).

Menanggapi hal ini, Plt Kadistamben Sumut  Zubaidi, mengatakan tindak lanjut dari UU 23/2014, Pemprovsu telah menerbitkan Perda No. 6 tahun 2016 tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja), Pergub no 41 tahun 2015 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provsu dan Pergub No 46 tahun 2015 tentang pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provsu di bidang ESDM.

Dalam masa transisi sebelum terbentuknya UPT inspektur tambang di masingmasing provinsi, kata Zubaidi, kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia secara ex officio selaku kepala inspektur tambang ditingkat provinsi wajib melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). (h02/C)



Tags: Galian C  
 

Internasional

FDS Jangan Jadi Sarana Ben...

MEDAN (Waspada): Guru Besar Universitas Islam Negeri ...

Pemprovsu Diminta Beri Jam...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (...

9 Pejabat Eselon III Disna...

MEDAN (Waspada): Sekdaprovsu Hasban Ritonga melantik ...

Sosialisasi Perda Tentang ...

MEDAN (Waspada): Keberadaan peraturan daerah (Perda) ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada