Top Stories

DPP Aceh Sepakat Buka Posko Bantuan Peduli Rohingya
Seleksi CPNS Berjalan Ketat Dan Terbuka
Rumah Sakit Telantarkan Pasien Harus Diberi Sanksi Tegas
Sidang Parlemen Dunia Di Bali Hasilkan 17 Point
Dewan Pers Dan BNPT Sepakat Pentingnya Literasi Media

Opini

Pemerintah Harus Serius Soal Rencana Merger Antar PTS

JAKARTA (Waspada):  Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Asep Syaeduddin  mendukung rencana pemerinta...

Pendidikan Pancasila Perlu Terobosan

JAKARTA (Waspada): Pendidikan Pancasila sudah tidak bisa diajarkan ke mahasiswa dengan cara biasa. B...

DPP Aceh Sepakat Buka Posko Bantuan Peduli Rohingya

MEDAN (Waspada): DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara resmi membuka Posko Bantuan Peduli Rohingya,Rakhine...

Seleksi CPNS Berjalan Ketat Dan Terbuka

JAKARTA (Waspada): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Asman Abnu...

Rumah Sakit Telantarkan Pasien Harus Diberi Sanksi Tegas

JAKARTA (Waspada): Rumah sakit tidak seharusnya melupakan asas kemanusiaan dalam melayani pasien gaw...

Sidang Parlemen Dunia Di Bali Hasilkan 17 Point

BALI (Waspada): Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum o...

Dewan Pers Dan BNPT Sepakat Pentingnya Literasi Media

MEDAN (Waspada): Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi mengajak masyarakat untuk jeli membedak...

Mimbar Jumat

Pemerintah Harus ...

JAKARTA (Waspada):  Ketua Forum Rek...

Pendidikan Pancas...

JAKARTA (Waspada): Pendidikan Panca...

DPP Aceh Sepaka...

MEDAN (Waspada): DPP Aceh Sepakat S...

Seleksi CPNS Be...

JAKARTA (Waspada): Menteri Pendayag...

Lentera

Pemerintah Harus ...

JAKARTA (Waspada):  Ketua Forum Rek...

Pendidikan Pancas...

JAKARTA (Waspada): Pendidikan Panca...

DPP Aceh Sepaka...

MEDAN (Waspada): DPP Aceh Sepakat S...

Seleksi CPNS Be...

JAKARTA (Waspada): Menteri Pendayag...

Lentera Ramadhan

Pemerintah Harus ...

JAKARTA (Waspada):  Ketua Forum Rek...

Pendidikan Pancas...

JAKARTA (Waspada): Pendidikan Panca...

DPP Aceh Sepaka...

MEDAN (Waspada): DPP Aceh Sepakat S...

Seleksi CPNS Be...

JAKARTA (Waspada): Menteri Pendayag...

Banner
Rumah Sakit Telantarkan Pasien Harus Diberi Sanksi Tegas
Articles | Nasional
Written by Wantana on Tuesday, 12 September 2017 09:07   
Share



JAKARTA (Waspada): Rumah sakit tidak seharusnya melupakan asas kemanusiaan dalam melayani pasien gawat darurat. Untuk itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta agar Rumah Sakit yang diduga menelantarkan pasien diberi sanksi tegas oleh pemerintah daerah dan diselidiki lebih lanjut.

Pernyataan disampaikan Ketua YLKI, Tulus Abadi terkait meninggalnya bayi bernama Debora di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres, Minggu (10/9). Bayi 4 bulan tersebut ditengarai telat mendapat perawatan lanjutan karena pihak RS belum mendapat kepastian dari orang tua terkait kesanggupan membayar uang muka perawatan.

"Pihak RS Mitra Keluarga Kalideres patut diduga telah menelantarkan pasiennya (bayi Debora), yang berujung pada meninggalnya pasien, sungguh sangat disesalkan," kata Tulus di Jakarta, Senin (11/9).


Benar pihak RS Mitra Keluarga telah memberikan pertolongan pertama pada pasien, tetapi mengingat kondisi bayi sudah gawat, seharusnya pihak RS memberikan pertolongan dengan fasilitas PICU (Pediatric Intensive Care Unit) yang dimilikinya. Bukan malah mempimpong pasien untuk ke rumah sakit lain dengan alasan pasien tidak mampu menyediakan sejumlah uang yang ditentukan;


"Adalah sebuah pelanggaran regulasi dan kemanusiaan jika pihak rumah sakit menolak pasien dengan alasan pasien tidak mampu membayar uang muka yang ditentukan, sementara kondisinya sudah gawat," tandas dia. Fenomena ini menunjukkan betapa ironisnya rumah sakit yang seharusnya dikelola dengan basis kemanusiaan dan tolong menolong, tetapi justru dikelola dengan basis komersialistik.


Untuk itu, sudah sepatutnya Pemprov DKI Jakarta dan Kemenkes mengusut tuntas kasus ini, dan memberikan sanksi tegas kepada pihak rumah sakit, jika terbukti pihak rumah sakit melakukan pelanggaran.


Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam acara kesehatan di Jakarta, Senin (11/9) mengatakan, seharusnya pihak RS langsung menangani pasien gawat darurat minjmal lima menit setelah pasien masuk Unit Gawat Darurat (UGD). Prosedur medis tersebut tanpa harus menanyakan dulu uang muka. Hal itu sesuai UU Nomor 28/2014. "Kalau itu tidak dilaksanakan berarti sudah ada pelanggaran prosedur yang dilakukan RS," ujar dia. (dianw/C)

 



 

Internasional

'Fight of Gods' Diblokir ...

JAKARTA (Waspada): Majelis Ulama Indonesia (MUI) meng...

Pemerintah Harus Serius So...

JAKARTA (Waspada):  Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI...

Pendidikan Pancasila Perlu...

JAKARTA (Waspada): Pendidikan Pancasila sudah tidak b...

DPP Aceh Sepakat Buka Po...

MEDAN (Waspada): DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara resm...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada